BI Tegaskan Larangan Transaksi ‘Virtual Currency’

Pembayaran dengan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme

  • Ilustrasi Bitcoin. (Pixabay)
    Ilustrasi Bitcoin. (Pixabay)

    JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali memperingatkan soal pelarangan transaksi mata uang digital (virtual currency). Bank sentral menyatakan, uang digital, termasuk Bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Sabtu (13/1) menjelaskan, pelarangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Di dalam beleid tersebut dinyatakan, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menggunakan Rupiah.

    "Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab," ujarnya seperti dilansir Antara.

    Selain itu, kata Agusman, transaksi mata uang digital juga tidak terdapat administrator resmi. Mata uang digital juga tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital serta memiliki nilai perdagangan yang sangat fluktuatif.

    Oleh karena itu, pembayaran dengan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), dan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

    "Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital," tuturnya.

    Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran, memproses transaksi pembayaran dengan mata uang digital.  Hal ini sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

    Sekadar informasi, penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dimaksud BI di antaranya prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer dan payment gateway. Kemudian penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Teknologi Finansial (fintech) di Indonesia baik bank maupun lembaga selain bank.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menuturkan, Bitcoin saat ini masih belum dapat didefinisikan oleh otoritas sebagai suatu produk. Menurutnya, OJK dan BI masih mengidentifikasi hal tersebut sehingga dapat menentukan siapa yang berwenang mengatur dan mengawasi soal cryptocurrency tersebut.

    "Memang harus kita identifikasi produknya ya, apakah produk payment system atau produk yang lain. Kalau payment berarti di Bank Indonesia," ujar Wimboh.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengharapkan masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi di mata uang digital, seperti Bitcoin, yang kini mulai dilirik sebagai suatu produk investasi karena harganya makin tinggi.

    Ia mengharapkan fenomena Bitcoin tersebut dapat diselesaikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi dan mengatur segala bentuk investasi di lembaga jasa keuangan.

    Baca Juga:

    Pemerintah Tolak Bitcoin Jadi Instrumen Investasi

    Mata Uang Digital dan Ancaman "Bubble"

    Lahir Setiap Hari
    Menurut The Economist, sejumlah mata uang digital baru lahir hampir setiap hari, dengan besaran kapitalisasi pasar yang beragam. Biasanya, kelahiran koin digital baru tersebut didahului dengan penawaran koin perdana alias initial coin offering (ICO).

    Berdasarkan CoinMarketCap.com, setidaknya ada 1.400 jenis koin atau token digital. Di antaranya, Dogecoin, Monero, Ripple, Sexcoin, InsaneCoin, LiteCoin, Ethereum dan sebagainya. Hingga 10 Januari 2018 lalu, sekitar 40 di antaranya memiliki kapitalisasi pasar lebih dari US$1 miliar.

    Sepanjang tahun 2017, nilai Bitcoin tercatat melonjak 1.500%. Sementara nilai Ripple mampu meroket 35.000%. Namun, berinvestasi dalam cyrptocurrency memiliki risiko sangat tinggi karena harganya yang sangat berfluktuasi. Bitcoin misalnya, sempat berada di harga US$19.500 per koin, sekarang berada di kisaran US$13 ribuan.

    Baru-baru ini, pemerintah Korea Selatan juga berencana melarang perdagangan mata uang digital. pernyataan ini membuat harga Bitcoin turun dan mengacaukan pasar koin maya. Penutupan perdagangan di Korea Selatan, sumber penting permintaan mata uang digital dunia, muncul saat pembuat kebijakan di seluruh dunia berjuang mengatur komoditas yang meroket setahun belakangan ini.

    Menteri Kehakiman Korsel Park Sang-ki seperti dilansir Antara mengatakan, pemerintahnya tengah menyiapkan rancangan undang-undang untuk melarang perdagangan mata uang maya di bursa dalam negeri.

    "Ada kekhawatiran besar mengenai mata uang maya dan kementerian kehakiman pada dasarnya menyiapkan rancangan undang-undang untuk melarang perdagangan mata uang maya melalui pertukaran," kata Park pada jumpa pers, menurut kantor pers kementerian setempat

    Pejabat pers mengatakan bahwa pelarangan itu, yang diajukan pada perdagangan mata uang maya, diumumkan setelah diskusi dengan badan pemerintah lain, termasuk kementerian keuangan dan pengatur keuangan negara tersebut.

    "Koin maya diperdagangkan dengan premi lumayan di Korsel dan itu adalah perilaku kawanan, yang menunjukkan seberapa kuat permintaan di sini. Beberapa pejabat mendorong peraturan lebih kuat, karena mereka hanya melihat lebih banyak yang terjun, tidak keluar," kata Park

    Sikap keras pemerintah Korsel ini memicu aksi jual mata uang digital di bursa lokal dan luar negeri. Harga lokal "bitcoin" anjlok 21% pada perdagangan tengah hari menjadi 18,3 juta won (17.064,53 dolar Amerika Serikat) setelah pernyataan menteri tersebut. Mata uang tersebut masih diperdagangkan di sekitar premi 30% dibandingkan dengan negara lain.

    "Bitcoin" turun lebih dari 10% pada Bitstamp yang berbasis di Luksemburg pada harga US$13.199, setelah sebelumnya turun serendah US$13.120, terlemah sejak 2 Januari. Saham yang berhubungan dengan mata uang digital Korea Selatan juga terpukul. Vidente dan Omnitel, yang merupakan pemegang saham Bithumb, tergelincir oleh batas perdagangan harian masing-masing 30%.

    Park Nok-sun, analis mata uang digital di NH Investment & Securities mengatakan perilaku, kawanan di pasar koin virtual Korsel telah menimbulkan kekhawatiran. Lonjakan 1.500% dari Bitcoin tahun lalu, telah memicu permintaan besar akan mata uang digital di Korsel, termasuk dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Hal ini memicu kekhawatiran pada kecanduan perjudian. (Faisal Rachman)