GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Akreditasi dan Preferensi Menentukan Perguruan Tinggi

Dari catatan BAN-PT ada 30 PTS yang terakreditasi A, 445 PTS yang terakreditasi B dan 849 PTS yang terakreditasi C di Indonesia. Secara total baru 1.324 dari 4.222 PTS yang sudah terakreditasi oleh BAN-PT

  • lustrasi. Pameran Pendidikan di Tangerang. ANTARA FOTO/Lucky R.
    lustrasi. Pameran Pendidikan di Tangerang. ANTARA FOTO/Lucky R.

    JAKARTA — Banyaknya pilihan perguruan tinggi (PT) di Indonesia saat ini bisa dibilang cukup memusingkan para orang tua yang mendaftarkan anaknya berkuliah. Tujuan mereka memilih-milih PT ini cukup jelas, mendapatkan PT yang bisa memberikan modal ilmu yang paling bagus untuk anak mereka, agar mampu bersaing di dunia kerja atau bisnis.

    Mencari tanpa referensi, tentu bisa bikin frustrasi. Betapa tidak, kini tercatat ada total 4.640 PT yang resmi teregistrasi di halaman milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Indonesia.

    Bicara soal pilihan, perguruan tinggi negeri (PTN) sejauh ini masih menjadi pilihan yang banyak dicari. Pandangan publik yang menganggap lulusan PTN itu keren, pintar dan juga cepat mendapatkan kerja jadi beberapa faktor. Tapi, apa mau dikata, di Indonesia saat ini hanya tersedia 418 PTN. Dari jumlah tersebut pun hanya ada 182 di antaranya yang sudah terstandardisasi nasional.

    Alhasil, jumlah kursi kuliah yang minim, makin bertambah minim jika mayoritas pilihan jatuh ke-182 kampus PTN yang terakreditasi. Untungnya, meski terbilang sulit, ada beberapa jalur yang disediakan oleh pemerintah untuk calon mahasiswa menjajal nasib.

    Jika calon mahasiswa cukup berprestasi, dia bisa mendapatkan jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Undangan tak bisa diraih, masih ada jalan lewat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jika masih juga belum beruntung, masih bisa melalui jalur Mandiri yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi

    Masing-masing jalur memang harus banyak mengeliminasi calon mahasiswa. Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 misalnya menyebutkan jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 85 PTN se-Indonesia sebanyak 110.946 siswa dari total pendaftar sebanyak 586.155 siswa.

    Dari jumlah yang dinyatakan lulus di PTN tersebut termasuk 28.069 siswa dari peserta Bidikmisi. Sedangkan untuk SBMPTN, dari 860.001 peserta yang mendaftar, hanya 135.031 kursi yang bisa diisi lewat seleksi.

    Sulitnya masuk ke PTN yang bagus dan berkualitas, tentu membuat para orangtua harus memutar otak mencari solusi lain. Setidaknya orangtua dan calon mahasiswa memang harus menyiapkan pilihan kedua sebagai cadangan jika nantinya tak diterima di PTN.

    Tapi memilih perguruan tinggi swasta (PTS) juga bukan perkara gampang. Sampai saat ini, total ada 4.222 PTS yang tersebar di Indonesia, lebih banyak 10 kali lipat lebih banyak dibanding jumlah PTN di Indonesia. Hal yang tambah menyulitkan, tak semua PTS tersebut yang nyatanya diakui secara nasional atau terakreditasi.

    “Masyarakat juga perlu menilai. Kan masyarakat juga sudah tahu mana kampus yang baik mana yang kurang, mana yang tidak baik. Itu masyarakat menilai. Jadi harus cari informasi, ini sekolah baik atau tidak, regulasinya bagaimana, lulusannya bagaimana,” kata Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Intan Ahmad kepada Validnews baru-baru ini.

     

     

    Pernyataan Intan memang ada benarnya. Masih teringat dalam memori, September 2015 lalu, beredar video yang cukup viral di media sosial mengenai acara wisuda abal-abal di Tangerang. Di acara tersebut, saat ditanya mahasiswa yang sudah diwisudapun bahkan tidak tahu mengenai apa yang dipelajari di kampusnya.

    Malangnya, ijazah yang diterbitkan kampus tersebut ternyata terbukti palsu dan tidak terdaftar di Kemenristekdikti. Meski pemerintah tidak tinggal diam dengan kasus seperti ini, kerugian materi dan waktu tentu sudah harus dialami mahasiswa.

    Cek Akreditasi
    Untuk bisa melihat kualitas sebuah PTS, hal pertama yang penting untuk dilihat orangtua adalah melihat nilai akreditasi dari PTS tersebut. Akreditasi sendiri dimaknai sebagai pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang, setelah dinilai lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.

    Untuk perguruan tinggi, badan yang berwenang menerbitkan akreditasi PT di Indonesia adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Badan tersebut merupakan badan yang ditunjuk menteri untuk mengurusi akreditasi nasional pendidikan tinggi dan bekerja secara independen.

    Mereka bekerja atas permintaan langsung dari PT pemohon, apakah pemohon ingin mengulas akreditasi program studi atau mengulas akreditasi institusi secara keseluruhan. Peraturan tersebut sudah tercatat di Peraturan Menteri (Permen) Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

    Cara proses akreditasi saat ini sendiri dimudahkan dengan adanya SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online) milik BAN-PT. Tujuan dibuatnya SAPTO ini untuk mempermudah PTS ataupun PTN mendaftarkan diri atau meminta agar PT mereka diakreditasi.

    PT hanya perlu mengunggah dokumen yang diperlukan ke SAPTO dan dokumen akan diverifikasi oleh BAN-PT. BAN-PT akan memilih asesor untuk melakukan asesmen kelayakan dan juga asesmen lapangan. Asesor sendiri dipilih dari PT yang tidak punya konflik kepentingan dengan PT yang akan dinilai agar terjaga sifat independen dan juga kredibilitasnya.  

    Asesor akan menilai PT pemohon dan datanya disimpan dalam instrumen penilaian yang disediakan oleh BAN-PT. Data yang disimpan di instrumen penilaian itu diverifikasi oleh BAN-PT dan juga dijadikan patokan untuk memberikan nilai akreditasi kepada PT. PT akan menerima nilai akreditasi setelah BAN-PT selesai memberikan nilai dan mengirimkannya.

     

     

    Ditemui tim Validnews di kantor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hari Jumat (18/5), Sekretaris Dewan Eksekutif BAN-PT Agus Setiabudi menyatakan, tidak ada perbedaan perlakuan antara penilaian akreditasi terhadap PTN ataupun PTS. Karena menurutnya penilaian tersebut sudah diatur di Standar Nasional PT.

    Standar Nasional Perguruan Tinggi sendiri juga sudah diatur di Permen Ristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 dengan mencatatkan 7 standar yakni visi misi PT, system pengelolaan dan penjaminan mutu, mahasiswa dan lulusan, SDM, Kurikulum, Sarana dan prasarana dan Penelitian.

    Sistem penelitiannya sendiri diatur di buku instrumen penilaian yang dibawa asesor untuk menilai PT saat hendak turun ke lapangan. Penilaiannya dilakukan menggunakan survei skala 0-4 dari skala sangat kurang hingga sangat baik. Dari 7 Standar Nasional PT yang ditetapkan dipecah kembali menjadi pertanyaan-pertanyaan survey yang mendetail di instrumen penilaian tersebut.

    Akreditasi A merupakan pencapaian tertinggi dan bisa dicapai jika nilai akhir minimum 361 dan maksimum 400. Jika nilai akhir hanya berada di antara 301—360 maka akan mendapat akreditasi B atau baik. Jika nilai akhir hanya mencapai 200—300 maka akan mendapat akreditasi C atau cukup. Di bawah 200 maka BAN-PT tidak akan memberikan akreditasi apapun ke PT.

    Agus juga menambahkan, “Akreditasi itu basisnya usulan. PT itu mengusulkan kepada kita, dan kita proses. Tidak ada kewajiban kami untuk memaksa, yang memaksa adalah UU. Kan UU sudah mewajibkan mereka untuk melakukan akreditasi,” imbuhnya.

     

    Standar Nasional
    Dari catatan BAN-PT sendiri sudah ada 30 PTS yang terakreditasi A, 445 PTS yang terakreditasi B dan 849 PTS yang terakreditasi C di Indonesia. Secara total sudah ada 1.324 PTS yang terakreditasi oleh BAN-PT. Di sisi program studi di Indonesia khususnya PTS yang terakreditasi A sudah ada 737 prodi, yang B sudah 6003 prodi dan C sudah 4845 prodi.

    Data di atas mengungkapkan kalau hanya 2,26% PTS yang terakreditasi A dari total 1.324 PTS di Indonesia yang sudah terakreditasi. Jelas terlihat ada ketimpangan dan hal inipun menjadi perhatian khusus pengamat pendidikan Donie Koesoma saat diwawancarai Validnews hari Senin (21/5).

    Ia menilai, banyaknya universitas swasta dengan akreditasi B dan C menandakan, keseluruhan perangkat dari kurikulum, ketersediaan tenaga pengajar dan lain-lain itu masih belum sesuai dengan standar nasional.

    “Universitas swasta itu harus diatur sesuai dengan standar nasional sehingga memberi kualifikasi akreditasinya A,” ucapnya.

    Dari sisi PTS sendiri, masalah yang disebutkan Donie itu memang bukan hal yang asing untuk ditemui saat proses akreditasi dilaksanakan. Seperti dikatakan Kepala Penjaminan Mutu Universitas Prof. Dr. Hamka, Budi Akbar saat diwawancarai via telepon.

    Menurutnya, tak hanya Uhamka, hampir semua perguruan tinggi memiliki kendala saat melakukan akreditasi. “Alhamdulillah, sebenarnya ini bisa kita atasi. Beberapa yang paling menonjol mungkin untuk program studi yang usianya belum lama. Kendala lainnya adalah soal sumber daya manusia. karena dosen harus mengurus pangkat dan sebagainya,” tuturnya.

     

     

    Senada, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Neil Semuel Rupidara kepada Validnews, Kamis (24/5) juga menyayangkan terlalu banyaknya PTS di Indonesia terutama yang terakreditasi B dan C. Tak heran jika di satu perguruan tinggi, jumlah mahasiswa dan dosennya terbatas.

    “Dosennya yang tersedia juga tidak banyak, yang dipakai adalah yang sifatnya part time dan di bawah kualifikasi yang dibutuhkan. Dulu masih bisa pinjam kiri-kanan kan, tapi dengan pangkalan data PT, kan ketahuan. Misal dosen A tercatat di satu PT, enggak mungkin lagi dipakai di tempat lain,” ujarnya.

    Masalah-masalah yang dikatakan Budi dan Neil sendiri sebenarnya memang tercatat di instrumen penilaian dari buku yang diterbitkan BAN-PT. Di buku yang biasa dipegang oleh asesor untuk menilai PT itu salah satunya membahas mengenai pengawasan terhadap mahasiswa dan juga tentang sumber daya manusia di PT.

    Sesuai dengan apa yang dikatakan Budi, BAN-PT memang menilai juga mahasiswa dilihat dari jumlahnya, tes masuk, pencapaian mahasiswa hingga sampai bimbingan karier mahasiswa. Dosen juga jadi tolak ukur dengan melihat profil dosen, keaktifan dosen dan juga kinerja dosen selama bekerja di universitas tersebut. Semakin banyaknya dosen yang bergelar doktor di PT tersebut, juga akan membantu mengatrol tinggi nilai akreditasi PT tersebut.

    Hal ini juga dikonfirmasi oleh Agus. Dirinya memang sering melihat di lapangan kalau PTS sering terlambat mengusulkan. Jadi, standarnya tidak terpenuhi dan menjadi tidak terakreditasi.

    Tapi, pemenuhan dosen juga terkadang memang lalai dilaksanakan oleh PTS. Dia menjelaskan kalau 1 program studi minimum diajar oleh 6 dosen, namun masih ada ditemui 1 program studi hanya diajar 5 atau bahkan 3 dosen saja.

    Banding dan Merger

    Baik PTS maupun PTN punya kesempatan untuk banding jika merasa tidak puas dengan hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Budi menceritakan pengalaman universitasnya dulu saat prodi teknik mesin melakukan banding.

    Ia menceritakan, di fakultas teknik universitasnya, ada produk teknik mesin yang dinilai aksesor itu nilainya 298 atau akreditasi C, hampir B yang mensyaratkan minimal poin 301.

    “Berbekal hasil berita acara akreditasi kami melihat ada hal yang menurut kami luput dari penilaian aksesor. Aksesor memiliki persepsi yang berbeda dengan kami. Alhamdulillah sekarang status Teknik Mesin sudah B dengan nilai 303. Jadi naik sekitar 5 poin,” ujarnya.

    Banding memang boleh dilakukan setiap PT maksimal enam bulan setelah nilai akreditasi keluar. Pengajuan banding juga harus disertai dengan dokumen yang lengkap dan PT pemohon menunjukkan apa yang harus ditinjau ulang dari nilai akreditasi yang lama tersebut.

    PT juga bisa mengajukan reakreditasi apabila status akreditasi PT atau prodinya dicabut atau diturunkan peringkat terakreditasinya karena penurunan mutu dari PT tersebut. Permintaan reakreditasi bisa dilakukan paling cepat satu tahun setelah BAN-PT selesai memberikan nilai akreditasi.

    Menilik dari apa yang dikatakan oleh Budi dan Neil mengenai masalah terbatasnya dosen tetap dan juga terlalu banyaknya PTS di Indonesia. Sebenarnya pemerintah juga sudah mengusulkan program perampingan PTS sejak 2017 lalu.

    Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengaku ingin merampingkan total PTS di Indonesia dari yang tercatat 4.222 PTS menjadi 3.500 PTS saja di 2018 ini. Cara yang diusulkan sendiri adalah dengan melakukan merger.

    Merger PTS ini diusulkan lewat tiga cara, yakni yang pertama terhadap PT atau yayasan yang memiliki beberapa perguruan tinggi di daerah. Kedua adalah yayasan yang memiliki kesamaan visi dengan yayasan lainnya.

    Ketiga adalah dengan cara merger antara PTS Besar dan PTS kecil sehingga adanya penguatan terhadap kualitas pendidikan yang semakin baik dan juga jumlah mahasiswa plus dosen yang tetap semakin banyak.

    Selain itu, banyak yang bisa ditingkatkan dan terus didorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari PTS agar semakin banyak PTS yang bisa mendapatkan akreditasi A. Donie mengutarakan, pemerintah perlu menerapkan lembaga akreditasi mandiri di PTS, seperti yang sudah diterapkan di pendidikan tinggi kesehatan.

    Dengan begitu, kampus-kampus bisa melakukan penilaian pribadi secara mandiri dan juga data-data penilaian tersebut bisa dikirim dan diverifikasi oleh BAN-PT. Data-data yang sudah masuk tersebut akan memudahkan kerja BAN-PT yang tidak perlu repot-repot menilai lagi PTS dari awal atau menilai kembali hal-hal yang sifatnya mendasar. Hal itulah yang menurutnya akan membuat penghematan biaya dan juga SDM nantinya bagi BAN-PT dan tidak membuang waktu PTS.

     

     

    Bisa ditarik kesimpulan, sebenarnya pemerintah juga tidak tinggal diam dengan PTS ataupun PTN yang bermasalah. Adanya ide tentang program perampingan PTS dan juga adanya transparansi data yang disediakan pemerintah di zaman serba digital ini juga semakin memudahkan orangtua atau masyarakat memilih kampus yang sesuai.

    Soal ijazah palsu, sebenarnya pemerintah juga sudah membuat langkah antisipasi agar menjamin lulusan mendapatkan ijazah yang sah yakni dengan adanya PIN (Penomoran Ijazah Secara Nasional). PIN ini bertujuan untuk mengatasi maraknya kasus ijazah palsu. PIN ini sudah diterapkan di PTN maupun PTS di Indonesia.

    Penomoran tersebut terdiri dari 14 digit yang mana lima digit pertama adalah kode prodi yang diambil, empat berikutnya adalah tahun lulus dan lima terakhir adalah nomor urut ijazah. Kehadiran PIN ini diharapkan dapat menekan praktik pemalsuan ijazah yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

    PIN ini juga dilengkapi dengan adanya Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL), sistem ini dikembangkan untuk memverifikasi keabsahan ijazah yang telah dikeluarkan oleh PT. Sistem ini juga untuk memastikan kesesuaian antara ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dengan ijazah yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

    Tidak hanya, itu pemerintah juga sebenarnya terus aktif dalam menghentikan universitas-universitas bermasalah seperti kasus di Oktober 2017 di mana Kemenristekdikti menghentikan kegiatan operasi 25 Perguruan Tinggi Swasta yang bermasalah karena tidak memenuhi ketentuan pendirian Perguruan Tinggi.

    Berdasarkan, pemaparan kondisi perguruan tinggi di Indonesia, setidaknya ada panduan buat para orang tua untuk memilihkan kampus yang terbaik buat putra-putrinya. Mengecek website, mencari informasi dan testimoni di internet, pengalaman orang lain, sampai mencari tahu langsung ke lokasi kampus dan Kemenristekdikti bisa menjadi solusi

    Hal yang patut dicermati, semakin baik nilai akreditasi suatu kampus atau program studi, maka semakin tinggi pula prevalensi lulusan berkualitas yang sesuai harapan. Tapi perlu diingat juga, tingkat akreditasi biasanya berbanding lurus dengan besarnya biaya kuliah. Istilahnya, harga enggak pernah bohong. (Mahatma D Putra, Shanies Tri P, Dimas Satrio Sudewo, Teodora Nirmala, Fin Harini)