Menyisir Penerimaan Lewat Cukai Emisi Kendaraan

Saat ini 40% dari harga mobil yang dibayar konsumen adalah biaya pajak. Jadi jika konsumen membeli mobil Rp100 juta, sekitar Rp40 juta di antaranya masuk ke kas pemerintah

  • Deretan mobil untuk keperluan ekspor menungu di angkut kapal di pelabuhan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
    Deretan mobil untuk keperluan ekspor menungu di angkut kapal di pelabuhan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    JAKARTA- Setiap tahun, besarnya alokasi belanja negara selalu berkejaran dengan penerimaan negara. Ironisnya, saban tahun pula penerimaan negara harus terseok-seok mengejar target yang ditetapkan. Ujungnya, defisit anggaran kerap menjadi pertaruhan.

    Tekanan untuk terus mengumpulkan lebih banyak penerimaan selain utang, membuat pemerintah harus memutar otak. Tak heran, setiap hal yang berpotensi menambah penghasilan negara, belakangan menjadi incaran pemerintah untuk diburu.

    Di bidang perpajakan, wacana melebarkan (ekstensifikasi) objek pajak atau cukai baru kerap terlontar dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Maklum, selain sebagai bendahara, Kementerian Keuangan memang memiliki Badan kebijakan Fiskal (BKF) yang bertugas untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan fiskal serta sektor keuangan.

    Di Lembaga ini, kebijakan perpajakan yang dijalankan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai digodok terlebih dahulu. Termasuk, wacana menerapkan cukai emisi kendaraan bermotor yang sejak akhir tahun 2017 lalu mengemuka.

    Sejatinya, bukan kali ini saja Kementerian Keuangan dengan BKF-nya, mewacanakan pelebaran objek cukai. Menurut catatan Validnews, setidaknya sudah dua tahun terakhir ini, wacana pengenaan cukai untuk plastik dan minuman berpemanis mengemuka.

    Setelah menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah kalangan, rencana itu timbul tenggelam, tak jelas lagi arahnya. Belakangan, wacana pengenaan cukai untuk vaporizer atau rokok elektrik dan cukai emisi kendaraan kembali diembuskan.

    Terkait dengan penerapan cukai emisi kendaraan, meski belum rampung, BKF sudah mengkaji beberapa opsi. Di antaranya adalah mengalihkan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor menjadi cukai atau mengenakan cukai emisi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

    Rencana ini sebenarnya pernah bergulir beberapa waktu lalu, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah menuju low carbon emission program (LCEP) dan target penurunan gas rumah kaca (karbon dioksida). Pengalihan pengenaan PPnBM menjadi cukai memang dimungkinkan. Tentu dengan disertai evaluasi atas Undang-Undang (UU) Cukai.

    Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sepakat dengan pengenaan cukai pada emisi kendaraan.  

    “Kalau menurut saya sudah tepat. Tapi yang harus dikenakan emisi karbonnya ya, bukan kendaraannya. Kalau kendaraannya kan netral, bukan sesuatu yang harus dibatasi,” tuturnya kepada Validnews, Kamis (11/1).

    Emisi sendiri menurutnya bisa dibagi dalam dua kategori, yakni emisi karbon yang menyebabkan kerusakan pada ozon dan emisi gas buang sisa pembakaran yang menghasilkan timbal. Menurutnya, cukai emisi seperti itu bisa dikenakan tiap tahun, misalnya lewat mekanisme uji Kir.

    “Jadi nanti ada tiga pajaknya, PPnBM atas dasar memenuhi rasa keadilan masyarakat, lalu cukai atas emisi karbonnya dan PNBP atas emisi gas buangnya,” kata Yustinus.

     

    Pekerja menyelesaikan pembuatan mobil di pabrik Astra Daihatsu Motor (ADM) di Karawang Assembly Plant, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

     

    Negara Eropa
    Ia merujuk kondisi di sejumlah negara Eropa. Di Benua Biru tersebut, negara-negara, seperti Denmark, Jerman dan beberapa negara Eropa Utara, sudah menerapkannya.

    “Kalau di Asia beberapa. Di ASEAN itu Thailand, mereka sudah mengenakan cukai kendaraan bermotor. Dasarnya itu tadi, kombinasi antara cubical centimeter (CC) dan emisi,” ungkapnya.

    Namun, khusus untuk Thailand yang menjadi salah satu produsen terbesar industri otomotif kawasan Asia, mekanisme pengenaan cukainya dimulai sejak kendaraan keluar dari pabrik. Pengenaan cukai tersebut dikenakan berdasarkan spesifikasi pabrik tersebut.

    “Jadi kombinasi antara CC, lalu emisi yang diukur oleh mereka. Itu yang menjadi patokannya. Kalau kita kan enggak diukur emisinya. Di sana hanya cukai yang dikenakan, tapi semua sudah dimasukan ke cukai, komponennya sudah menyeluruh,” kata Yustinus.

    Asal tahu saja, negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura dan Malaysia memang telah menerapkan cukai atas produk otomotif. Negara-negara tersebut menilai peredaran kendaraan bermotor yang terlalu banyak akan menimbulkan biaya eksternalitas tinggi.

    Selain polusi, dampak negatif dari banyaknya kendaraan yang beredar adalah timbulnya kemacetan yang kerap sulit dihitung kerugiannya.

    Pada umumnya, negara-negara di ASEAN itu mengenakan cukai produk otomotif berdasarkan kapasitas mesin. Semakin tinggi kapasitas mesin suatu produk otomotif, semakin tinggi pula cukai yang dikenakan.

    Terkait dengan potensi resistensi dari pelaku usaha, ia optimistis hal itu tak akan terjadi. Ia menilai, cara tersebut justru akan mendorong industri untuk terus berinovasi untuk menghasilkan kendaraan yang low carbon. Pasalnya, jika pabrikan masih menerapkan teknologi yang tidak ramah lingkungan, mereka akan dihukum dengan dikenakan cukai yang lebih tinggi.

    “Itu kan insentif untuk mereka. Sedangkan, untuk masyarakat kan akan diuntungkan karena ada perbaikan kualitas kesehatan. Jadi ini yang bisa disebut double bonus. Pemerintah dapat pendapatan untuk memelihara lingkungan, dan masyarakat bisa dapat kesehatan,” ucapnya.

    Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Jongkie D Sugiarto mengaku pihaknya tak keberatan dengan wacana pengenaan cukai tersebut. Asalkan, hal tersebut turut mengakomodasi keinginan pelaku usaha.

    “Kami bilang boleh-boleh saja, tapi yang kita mau adalah keadilan. Kalau polusi rendah jangan tinggi-tinggi. Kalau polusi tinggi boleh lah. Kami setuju saja, tapi kami minta itu diperbaiki, tarif-tarifnya,” ujar Jongkie kepada Validnews, Kamis (11/1).

    Menurutnya, GAIKINDO telah bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) untuk melakukan kajian implementasi tarif cukai yang tepat untuk kendaraan bermotor.

    “Kajian tersebut sudah selesai dan GAIKINDO telah menyampaikan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Untuk dianalisis lagi dan silakan aja Kemenperin akan membahas masalah ini dengan pihak BKF. Nanti tinggal kita lihat hasilnya,” ucapnya.

    Setidaknya ada empat hal yang menurut Jongkie menjadi pembahasan dalam kajian itu. Pertama adalah mengenai carbon tax, yang berarti kendaraan yang menghasilkan emisi karbon lebih tinggi dan boros bahan bakar akan terkena cukai lebih tinggi.

    Berikutnya adalah mengenai cukai untuk kendaraan-kendaraan low cost green car (LCGC) dan low carbon emition vehicle (LCEV). Asal tahu saja, selama ini mobil-mobil LCGC dikenakan tarif PPnBM 0% alias bebas PPnBM.

    GAIKINDO juga membahas mengenai pajak untuk mobil-mobil listrik. Terakhir adalah mengenai masalah bentuk kendaraan.

    “Menurut kami PPnBM itu sudah tidak sesuai lagi karena masih tergantung spesifikasi, misalnya sedan lebih mahal dari MPV. Secara sederhana, ke depannya jika PPnBM diganti cukai maka pajak sudah tidak tergantung spesifikasi, tetapi emisi (polusi) dan keiritan bahan bakar. Ini bukan tambahan pajak,” ujar Jongkie.

     

     

    Tambahan Pajak
    GAIKINDO sendiri agak mewanti-wanti apabila ternyata cukai ini malah menjadi tambahan pajak bagi pembeli. Pasalnya, menurut Jongkie, saat ini 40% dari harga mobil yang dibayar konsumen adalah biaya pajak.

    “Jadi kalau bayar mobil Rp100 juta, Rp30-40 juta itu masuk ke kas pemerintah. Jadi kalau bilang kok mahal, kalau mau murah suruh pemerintah turunin dong. Yang bayar pajak itu semua konsumen, kita hanya memungut dan menyetorkan kepada pemerintah,” ujar Jonkie.

    Lantas berapa pundi-pundi yang didapat pemerintah dari pajak kendaraan selama ini? Menurut Jonkie, selama ini penjualan kendaraan sudah menghasilkan kisaran Rp100 triliun per tahun untuk pemerintah.

    Asumsinya, nilai penjualan setahun itu kira-kira 1 juta mobil, nilainya berkisar Rp300 triliun. Tarif PPN 10%, berarti sekitar Rp30 triliun. PPnBM sendiri tarifnya, mulai LCGC yang 0%, hingga paling kecil 10% dan paling mahal 125%.

    “Kita ambil rata-rata 15%, berarti sekitar Rp45 triliun itu dari PPnBM. PPN dan PPnBM itu ke pemerintah pusat,” ujar Jonkie.

    Pemerintah daerah juga mendapat hasil penjualan dari kendaraan otomotif, yakni Bea Balik Nama (BBN), sekitar 30%. Jadi ada sekitar Rp30 triliun masuk kas pemda sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ditambah Pajak Kendaraan Bermotor 2,5% sekitar Rp7,5 triliun.

    Tarif itu semua adalah tarif yang dibayarkan konsumen atas pembelian mobil baru. “Produsen selama ini juga membayar pajak PPh pasal 21, lalu PPh yang kalau untung harus bayar pajak,” ujar Jonkie menambahkan. Jonkie mengakui, jika PPnBM jadi digantikan cukai, ada harapan dari pemerintah menerima tambahan kenaikan penerimaan sekitar 10%.

    Sepakat, Yustinus memperkirakan perubahan mekanisme pungutan pajak ini bakal menambah lebih besar pundi-pundi pemerintah. Apalagi, masih ada potensi penjualan kendaraan bermotor yang meningkat.

    “Dan itu akan efektif. Selama ini kan PPnBM itu kurang efektif karena hanya dikenakan saat impor atau saat keluar dari pabrik. Nah, kalau cukai ini kan bisa dikontrol, saat keluar pabrik dikenakan cukai. Itu saya kira yang bisa menjadi pertimbangan. Mungkin bisa sekitar Rp20-Rp30 triliun tambahannya,” kata Yustinus.

    Perkembangan Zaman
    Yustinus melanjutkan, selama ini memang ada kekeliruan dalam rancangan kebijakan terkait pajak kendaraan. Tapi ini juga tidak lepas dari perkembangan bisnis dan perpajakan juga.

    Dikatakannya, PPnBM selama ini diterapkan karena paradigmanya, kendaraan mewah diukur berdasarkan jenis, spesifikasi dan kubukasi silender. Di dalam Undang-undang pun disebutkan, pengenaan pajak barang mewah kepada suatu jenis kendaraan dilakukan untuk menjaga keseimbangan atau ketimpangan dan memberi rasa keadilan.

    “Persepsi zaman dahulu kan seperti sedan, mewah, terkait image sosial. Maka itu dikenakan PPnBM,” tuturnya

    Namun, dalam perkembangannya, sekarang mobil dibuat dengan teknologi yang lebih canggih. Misalnya dengan ukuran CC tinggi tapi justru ramah lingkungan.

    “Ketika dia ramah lingkungan, kalau menggunakan kategori PPnBM malah mendapat disinsentif ketika dikenakan PPnBM lebih tinggi. Sementara yang polutan, menghasilkan emisi karbon lebih tinggi, justru dia tidak tidak dikenai disinsentif,” tuturnya.

    Ia melanjutkan, seiring perkembangan teknologi dan bisnis, hal ini yang menjadi perhatian khususnya di negara-negara maju. “Kalau di negara maju sudah ada perubahan. Yang dikenakan malah cukai, cukai atas emisi kendaraan. Supaya yang rendah karbon mendapat insentif yang high emission dikenai cukai. Itu lebih relevan,” lanjutnya.

    Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Deni Surjantoro kepada Validnews menuturkan, wacana ini sebenarnya masih dalam taraf pengkajian antara BKF dan Ditjen Bea dan Cukai.

    “Jadi, bisa saya sampaikan, untuk masalah cukai kendaraan bermotor, memang masih dalam taraf pengkajian dan masih dalam proses. Jadi, masih panjang ceritanya nanti,” kata Deni.

    Ia mengakui, pengalihan PPnBM menjadi cukai bukanlah hal yang sederhana. Karenanya, masih harus menemui proses panjang, termasuk beraudiensi dengan kementerian terkait, parlemen, masyarakat dan asosiasi industri.

    Hanya saja, dari sisi kepetingan pihaknya, Deni menyebut, ada landasan untuk menerapkan cukai pada kendaraan bermotor. Ia merujuk pada perspektif yang berlaku internasional.

    “Kalau kita lihat, di Prancis itu kan sebetulnya diterapkan indirect taxes. Kalau kita lihat, indirect taxes dalam hal ini adalah cukai. Negara-negara lain menerapkan untuk kendaraan bermotor itu dikenakan cukai,” ujarnya.

    Ia mengingatkan, filosofi pengenaan cukai adalah karakter dari suatu barang yang memang perlu untuk dibatasi konsumsinya atau diawasi peredarannya. Dari filosofi itu sebetulnya Deni mengatakan, kendaran bermotor di Indonesia saat ini sudah tumbuh cepat.

    Sekadar informasi, Cukai menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam UU. Sifat atau karakteristik barang-barang tertentu, meliputi konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.

    Kemudian, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Karenanya, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

     

     

    Biaya Eksternalitas
    Intinya, apa yang hendak dicapai dalam pemungutan cukai ialah untuk mengompensasikan biaya eksternalitas, atau beban tanggungan pemerintah sebagai dampak konsumsi terhadap produk-produk tertentu yang dikenai cukai. Kompensasi biaya eksternalitas juga dapat dicapai dalam pengenaan cukai atas kendaraan bermotor.

    Hanya saja, lagi-lagi ia tak bisa memastikan kapan kajian yang dilakukan selesai dan kebijakan ini bisa diterapkan. “Ceritanya masih panjang kok. Jadi, masih di pengkajian BKF, pengkajian kami, dikompilasi dan kita baru membahasnya di tingkat Kementerian Keuangan. Begitu. Tentunya juga dengan teman-teman Ditjen Pajak juga,” tutur Deni.

    Saat Validnews mengkonfirmasikan rencana ini ke Kepala BKF Suahasil Nazara, ia pun mengatakan hal serupa. Menurutnya, wacana ini masih perlu didiskusikan kembali. “Pokoknya kami diskusikan terus, tentu persepsi masyarakat juga penting untuk kami dapatkan,” ujarnya.

    Namun, ia sedikit menjelaskan, penjualan barang mewah masuk pada ranah pajak penjualan atau PPn. Padahal, Indonesia dikatakannya, tidak menganut pajak penjualan lagi, tapi sebenarnya menganut jenis PPN atau pajak pertambahan nilai.

    “Nah, ada pemikiran PPnBM itu dikonversi aja menjadi cukai. Jadi tidak memakai pajak penjualan lagi, tapi pakai cukai,” ucapnya.

    Kemudian, jika berbicara mengenai kendaraan, lanjutnya, sebenarnya bukan kendaraan itu yang kena cukai. “Yang bisa dicukai itu adalah misalnya polusi, tingkat emisi yang dihasilkan. Nah itu memang barang-barang yang menciptakan eksternalitas negatif,” imbuhnya.  

    Tapi, karena emisi polusi agak susah mengontrol atau menghitungnya, dilakukanlah aproksimasi atau pendekatan dengan asumsi makin besar kendaraannya maka emisinya makin besar. Sebaliknya, jika kendaraannya kecil, asumsinya emisi yang dihasilkan pun kecil.

    “Tapi ini masih didiskusikan. Karena kalau misalkan kendaraan itu dipakai sebagai alat untuk menghitung cukai, tentu nanti harga kendaraannya meningkat. Kalau harga kendaraan meningkat, nanti akses dan keterjangkauannya menjadi lebih sulit,” tuturnya.

    Oleh karena itu, ada pemikiran cukai yang dipungut merupakan konversi dari PPnBM. “Jadi kita lihat deh bagaimana pemikiran nanti ke depan. Dimensinya banyak, bukan hanya satu dimensi. Kami diskusi dengan asosiasi, lihat data mengenai PPnBM, tanya dengan pembina industrinya. Jadi banyak prosesnya,” kata Suahasil.

    Kementerian Perindustrian sendiri sejauh ini pun belum bisa memutuskan wacana pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor baik mobil maupun motor. Kajian lebih lanjut terkait masih perlu dilakukan, terutama soal cara penghitungan pengenaan cukai emisi pada kendaraan bermotor.

    "Belum, kami masih belum tahu antara menghitung melalui emisi atau melalui cc kalau melalui emisi kan harus ada alat ukur,” serunya.

    Apapun itu, kata Jongkie, GAIKINDO berharap kajian tersebut akan segera diimplementasikan. Menurut Jonkie, jika diterapkan makin cepat justru makin bagus buat industri otomotif Indonesia.

    “Kita mau struktur pajak ini menjadi stuktur baru yang mengacu teknologi zaman kini. Implementasinya tergantung pemerintah, makin cepat makin bagus,” ujar Jonkie. (Rizal, Teodora Nirmala Fau, Fin Harini, Faisal Rachman)